SSPHP Tuntut Tarik Militer Dari Papua

Militer Indonesia itu bukan datang untuk melindungi rakyat Papua, tapi datang lindungi investor, kapitalis dan kaum korporasi di atas Tanah Papua.

Solidaritas Sorong Peduli HAM Papua (SSPHP) lakukan aksi damai menuntut agar operasi militer dan pendropan pasukan organic maupun non organic di tanah Papua dihentikan.

“Segerah tarik pasukan organik dan non organik dari tanah Papua.” tegas Feri Onim, Sekretaris Kordinator Lapangan, saat orasi di depan ribuan massa, Sorong, 23/07/2018

Dia mengatakan, negara wajib selesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Menurutnya, negara hanya tahu berjanji tapi lemah untuk menyelesaikannya.

“Negara selalu janji palsu selesaikan masalah HAM Papua. Drop Pasukan Organik dan Non Organik tidak menyelesaikan masalah, maka Tarik semua pasukan yang ada di Papua.” bebernya.

Simon Sorens juga dengan tegas mengatakan, tidakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan sampai hari ini tidak ada penyelesaian yang baik. Militer dating hanya untuk melindungi investor dan kapitalis.

“Militer indonesia itu bukan datang untuk melindungi rakyat Papua, tapi datang lindungi investor, kapitalis dan kaum korporasi di atas Tanah Papua.” Ujar Ketua BEM Universitas Muhamadya Sorong, Simon Soren.

Pelanggaran HAM, lanjutnya, bukan hanya terjadi di Sorong, tapi sudah lama terjadi di seluruh Papua, tapi seakan-akan Papua zona damai.

“Persoalan kemanusiaan ini bukan hanya terjadi di sorong saja, tapi terjadi di seluruh pelosok negri ini (red: Papua), untuk itu, sudah sepatutnya; hitam, putih, kriting, lurus segerah rapatkan barisan untuk melawan ketidakadilan yang sedang dan terus terjadi di tanah Papua.” pesan Soren

Selain itu, Ronald Yable, Ketua Sonammapa, lebih khusus mengatakan matinya HAM di Papua mengakibatkan terjadinya penyerangan membabibuta di Nduga.

“Kasus pelanggaran HAM terus terjadi, penegakkan HAM di Papua Mati. Tunduk tertindas atau bangkit melawan.” tuturnya.

Untuk itu, solidaritas peduli HAM yang tergabung dalam SSPHP menyampaikan agar hentikan pendekatan militer dalam menangani masalah Papua. Berikut beberapa point yang disampaikan:

1. Hentikan kekerasan dan operasi militer di Nduga, Papua
2. Negara segera tuntaskan kasus pemukulan yang mengakibatkan wafatnya korban dan penembakan di jembatan Puri Kota Sorong
3. Hentikan pendropan pasukan Organik dan Non Organik ke tanah Papua.

                                   (W.M)